Kepala BKD Sulsel: Mutasi 193 Pejabat Tanggung Jawab Saya
Ket. Foto: tanggal 22 April di Rujab Gubernur, Prof. Yusran ketua TGUPP, Arsi kepala BKD, Bustanul staf BKD dan Rendra Darwis (Staf Ahli TGUPP) menyampaikan pesan Gubernur ke Wagub Sulsel untuk segera melakukan merumuskan rencana mutasi bbrp pejabat struktural Pemprov baik eselon 2,3 & 4 .
Sekprov: Koordinasi berjalan baik dan sesuai aturan
Nusakini.com - Makassar - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said menegaskan terkait mutasi 193 pejabat Sulsel merupakan tanggung jawabnya. Asri juga mengatakan kalau persoalan ini sudah terselesaikan.
Asri Sahrun Said yang ditemui mengatakan, dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap masalah mutasi di Pemprov Sulsel. Meski dia baru menjabat dalam beberapa bulan terakhir.
"Mutasi sudah clear. Sudah selesai. Semua pihak sudah terlibat. Tim terpadu pun sudah membicarakan hingga final," jelas Asri”, tegas Asri di salah satu Warung Kopi di jalan Boulevard, Minggu pagi (14/7/2019)
Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani juga menegaskan, polemik mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sudah selesai. Khususnya mutasi 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel.
Abdul Hayat juga menjelaskan, koordinasi antar pimpinan di Pemprov Sulsel berjalan baik dan sesuai aturan tata pemerintahan.
"Gubernur, Wakil Gubernur, dan saya sebagai Sekretaris Provinsi, saling mendukung. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pimpinan kami. Kami mau Sulsel bergerak lebih cepat," kata Hayat.
Abdul Hayat menegaskan, tidak ada hal yang membuat para pimpinan di Pemprov Sulsel saling menyudutkan. "Saling menghormati. Tidak ada yang menyudutkan," ujar dia.
Abdul Hayat mengatakan polemik mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sudah selesai. Khususnya mutasi 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel.
Hayat juga menyampaikan klarifikasinya terkait adanya pemberitaan beberapa media yang menyebutkan telah terjadi dualisme kepemimpinan di lingkup Pemprov Sulsel.
“Sama sekali tidak ada itu dualisme kepeminpinan di lingkup Pemprov, hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur sampai saat ini sangat harmonis dan mesra. Segala hal yang terkait kebijakan senantiasa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan sangat baik”, kata Hayat
Terkait terjadinya kesimpang-siuran pemberitaan yang seakan-akan menimpakan kekeliruan ke Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman soal SK pengangkatan dan mutasi 193 pejabat Pemprov, Sekprov Sulsel ini menegaskan bahwa sebenarnya persoalan itu sudah selesai bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu.
“Jadi persoalan terkait administrasi SK pengangkatandan mutasi 193 pejabat ini telah diselesaikan dengan Kemendagri dan Kementerian PAN-RB. Tidak ada lagi masalah di sana”, tegasnya.
Hayat menambahkan, prosedur lahirnya SK tersebut juga melalui berbagai tahapan koordinasi dari pejabat Pemprov yang memang memiliki tupoksi tersebut seperti BKD dan lain-lain.
“Tidak benar kalau Wagub dikatakan mengambil tindakan sendiri. Putusan itu sudah melalui tahapan yang benar. BKD Sulsel memang dilibatkan penuh dalam proses tahanan pembicaraan terkait mutasi dan pengangkatan tersebut, mulai dari awal bahkan acara seremoni pengangkatan pejabat dilakukan atas undangan BKD Sulsel”, kata Hayat.
Menurut Hayat, Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sejak awal menjalankan pemerintahan memang memiliki komitmen bersama untuk melakukan reformasi kebijakan terkait peningkatan kualitas, kompetensi dan integritas sumberdaya manusia (SDM) di lingkup Pemprov Sulsel.
“Gubernur dan Wakil Gubernur punya komitmen sama membenahi internal SDM dalam menghadapi tantangan baik regional maupun global ke depan”, ujarnya.
Dengan demikian, Hayat mengimbau agar media dan masyarakat memberi kesempatan kepada Gubernur dan Wagub Sulsel untuk fokus bekerja dalam mewujudkan visi-misi nya dalam membangun kesejahteraan rakyat Sulsel ke depan.
“Masyarakat jangan mau diadu-domba dan dibenturkan oleh kepentingan politik sesaat dari kelompok yang ingin membangun opini adanya ketidak hamonisan hubungan antara Gubernur dan Wagub. Sehingga kerja nyata ke masyarakat yang menjadi janji Gubernur dan Wagub terus menerus terganggu”, katanya.
Hayat juga berharap, ke depan masyarakat lebih bisa paham bila apa yang dilakukan Gubernur dan Wagub Sulsel seluruhnya demi kepentingan masyarakat Sulsel.
“Ini komitmen tegas Pak Gubernur dan Wagub dalam setiap pembicaraan mereka berdua. Sekali lagi tak ada itu dualisme kepemimpinan, yang ada adalah saling sinergi dan saling menguatkan untuk kejayaan Sulsel ke depan”, pungkasnya. (R/Rajendra)